Selasa, 20 April 2010

bab 2 sistem ekonomi politik

SISTEM EKONOMI POLITIK
Kuliah ini akan membahas :

1. Pendahuluan : Ekonomi Politik Lama dan Baru
2. Alokasi dan Kepemilikan
3. Ekonomi Pasar dan Efisiensi
4. Ekonomi Sosialisme Marxist
5. Sosialisme Pasar
6. Ekonomi Campuran
7. Harga Kompetitif (market price) dan Harga administratif (administrative price)


Political Systems
– Democracy
Government by the people, exercised either directly or through elected representatives.

– Totalitarianism
Government in which one person or political party exercises absolute control over all spheres of human life and opposing political parties are prohibited.

Democracy

• Safeguards to protect a democracy:
– Right to freedom of expression, opinion, and organization.
– A free media.
– Regular elections in which all eligible citizens are allowed to vote.
– Universal adult suffrage.
– Limited terms for elected representatives.
– A fair court system independent of the political system.
– A nonpolitical state bureaucracy.
– A nonpolitical police force and armed service.
– Relatively free access to state information.

Totalitarianism
• 4 major forms:
– Communism
• Collectivism is achieved through total dictatorship.
– Theocratic
• Political power is influenced by religious principles.
– Tribal
• A political party representing the interests of a particular tribe monopolizes power.
– Right-wing
• Generally permits individual economic freedom, but restricts political freedom to prevent the rise of communism.

Economic Systems

• Market Economy:
– All productive activities are privately owned.
• Command Economy:
– Goods and services produced, their quantity, and prices are determined by the government.
• Mixed Economy:
– Parts of the economy are left to private ownership and free market mechanisms while other sectors are state-owned and have government planning.
• State-Directed Economy:
– The state plays a significant role through its “industrial policy” and setting national goals.


– Pendahuluan :
Ekonomi Politik Lama dan Baru

Ekonomi Politik adalah bidang studi yang khusus mempelajari interaksi politik dan ekonomi. Berbagai perbedaan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor pasar atau sektor swasta serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi yang menjadi fokus utamanya.

Fokus itu kemudian dijabarkan kembali ke dalam pembahasan mengenai keterlibatan pihak pemerintah atau negara dalam perekonomian individu dalam konteks sosial (masyarakat) serta mengenai segenap konsekuensi ekonomis dari ukuran serta struktur tertentu dari sektor publik (pemerintah).


Economics without politics

• Economists like to look at the distribution of goods and services, both at a community level (macro-economics) and at the individual level (micro-economics)
• Key object of study is “the market”, the mechanism by which choices about resource allocations are made
• Like to look at humans as “rational” beings, who pursue their goals on a cost-benefit basis
• Tend to focus on concepts such as zero-sum games, dynamic equilibrium, etc.

Economics with politics

• However, the consequence of unrestricted market-based transactions is, as we know, inequality.
• Although classical economists such as Adam Smith and David Ricardo saw the market as the most efficient form of distributive mechanism, they also recognized the need for government to (a) “guarantee” the market, and (b) regulate the market. However, they saw little need for government to intervene in market outcomes
• So the fundamental questions are: to what degree should governments intervene in (a) market regulation, and (b) mitigating market outcomes?
• Clearly raises both a set of normative and empirical questions

Normative approaches to political economy

• Theorists who have made contributions to
• the relationship between government and the market

Adanya beberapa pendekatan atas studi mengenai interaksi antara ekonomi dan politik yang kemudian kesemuanya itu menjadi istilah “ekonomi politik modern”. Antara lain adalah pendekatan marxis atau neo marxis, pendekatan teori sistem, pendekatan institusional sampai pada pendekatan pilihan publik (publik choice).

Pendekatan marxis atau neo marxis lebih bersifat holistik dan menekankan pentingnya aspek-aspek makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Modal ekonomi politik ini pada dasarnya secara eksplisit menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antarnegara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan struktural. Sedangkan pendekatan pilihan publik berorientasikan pada aktor yang berlandaskan pada asumsi sikap rasional individu serta karakter individu yang pada umumya selalu mementingkan dirinya sendiri.

Dalam setiap kegiatan di masyarakat selalu terkandung dua masalah pokok, yaitu masalah alokasi dan distribusi. Dilibatkannya politik dalam kegiatan alokasi berarti bahwa fungsi alokasi direncanakan dan dilaksanakan melalui mekanisme anggaran (budget) serta hirarki birokrasi pemerintah. Sebaliknya jika yang dipilih adalah mekanisme pasar maka landasan utamanya adalah persetujuan individual atau pertukaran sukarela (voluntary exchange).

Meskipun fungsi distribusi bisa ditangani oleh mekanisme pasar, namun hasil dari maupun syarat-syarat berlangsungnya voluntary exchange pada umumnya ditentukan oleh kebijakan pemeritah. Oleh karena itu, pemerintahlah yang mampu mengambil sebagian kekayaan dari pihak yang berlebih melalui mekanisme pajak dan membagikannya kepada kelompok sosial yang kekurangan (melalui program-program tunjangan atau bantuan kesejahteraan sosial); fungsi distribusi dan redistribusi seperti hampir tidak mungkin dilakukan oleh pasar.


Meskipun ekonomi politik modern berfokus pada tingkatan berbagai macam program alokatif dan distributif demi terungkapnya faktor penjelas, namun masalah klasik yang sering diperdebatkan berkisar pada persoalan kepemilikan faktor-faktor produksi (yang menjelma sebagai dikotomi antara kapitalisme dan sosialisme) masih tetap menjadi polemik

Ekonomi politik pada umumya dapat dibedakan berdasarkan tiga dimensinya, antara lain yaitu : dimensi mekanisme alokasi (resources allocation), jangkauan fungsi distribusi dan struktur kepemilikan alat-alat atau faktor-faktor produksi.
2. Alokasi dan Kepemilikan
Salah satu masalah mendasar dalam suatu masyarakat adalah bagaimana mengalokasikan segenap sumber dayanya yang terbatas itu seefisien umungkin agar bias membuahkan hasil-hasil yang optimal. Masalah fundamental kedua adalah bagaimana struktur kepemilikan atas segenap faktor-faktor produksi yang ada.

Masalah tersebut masih disusul dengan masalah efisiensi yang menyangkut perumusan suatu sistem yang memungkinkan berlangsungnya fungsi alokasi atau pembagian segenap sumber daya ke berbagai penggunaan yang sebaik mungkin. Masalah kepemilikan itu sangat serius karena berhubungan dengan masalah keadilan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Salah satu sistem pokok alokasi sumber daya menetapkan institusi harga sebagai landasan pengalokasian segenap sumberdaya di antara pada produsen dan konsumen. Sistem ini mengasumsikan keberadaan pasar-pasar yang mampu menetapkan harga atas semua sumber daya yang langaa melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Selain itu ada sistem alokasi sumber daya yang mengandalkan perencanaan dan koordinasi terpusat sebagai instrumen yang menentukan harga dari setiap sumber daya yang langka.

Sumberdaya bisa dimiliki oleh sektor publik (pemerintah) maupun swasta dan pasar. Pemanfaatan sumberdaya juga bisa dialokasikan oleh perangkat anggaran (peranan pemerintah) dan juga mekanisme harga (mekanisme pasar). Kombinasi kepemilikan dan alokasi itu memunculkan berbagai jenis sistem ekonomi.



Pada dasarnya ada dua alasan yang melatarbelakangi proses perkembangan peranan pemerintah atau sektor publik. Peningkatan peranan pemerintah itu ditandai dengan munculnya kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang sengaja dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem sebagai akibat adanya kegagalan pasar (market failure) dan pembuatan berbagai kebijakan publik yang khusus untuk mewujudkan pemerataan atau redistribusi pendapatan dan keadilan yang hampir tidak mungkin dihadirkan oleh mekanisme pasar.

Dalam setiap struktur ekonomi peranan harga sangat penting, namun kita harus membedakan antara harga kompetitif (competitive prices) yang dibentuk melalui kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang berlangsung di pasar) dengan harga baku (administrative price) yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Ekonomi Pasar dan Efisiensi
Konsep dari efisiensi dalam alokasi sumber daya mempunyai pengertian yang rinci dan baku. Berikut ini adalah tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu sistem alokasi benar-benar efisien :
• Efisiensi dalam konsumsi
• Efisiensi dalam Produksi
• Efisiensi dalam paduan produk (product mix efficiency)
Efisiensi dalam konsumsi
Pada sisi permintaan dari suatu perekonomian, para konsumen saling mengadakan pertukaran demi memaksimalkan kebutuhan masing-masing pihak. Suatu sistem baru dikatakan efisien apabila peluang pertukaran sudah tertutup, dimana seorang konsumen tidak dapat meningkatkan kepuasannya tanpa menurunkan kepuasan dari konsumen lainnya (pareto optimum).



Efisiensi dalam Produksi
Pada sisi penawaran, para produsen menyediakan atau menjual berbagai barang dan jasa. Sistem alokasi dikatakan efisien jika suatu perekonomian tidak dapat memproduksi tanpa mengurangi produksi barang yang lain, dimana hal ini dapat dicerminkan dengan batas kurva kemungkinan produksi.
Efisiensi dalam paduan produk
(product mix efficiency)
Nilai-nilai yang dinikmati konsumen dari suatu barang persis sama dengan harga atau pengorbanan yang diserahkannya, atau sama dengan biaya marjinalnya.

Berdasarkan serangkaian harga kompetitif atas berbagai produk dan dan faktor produksi, mekanisme pasar akan mencapai situasi dimana efisiensi dalam konsumsi, produksi serta efisiensi total atau efisiensi dalam perekonomian secara keseluruhan hadir secara serentak.

Namun kemampuan mekanisme pasar untuk memenuhi segenap syarat efisiensi tersebut hanya berlaku pada sebagian jenis barang tertentu, serta tidak berlaku untuk jenis barang-barang lainnya. Mekanisme pasar hanya cocok untuk barang-barang konsumsi bersifat privat (bersifat rivalry dan excludable), termasuk barang-barang yang memiliki sifat externalities dan kepemilikannya selalu diperebutkan serta tidak bisa dinikmati banyak pihak dalam waktu bersamaan.

Perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar juga tidak bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan masalah yang berdimensikan sosial seperti masalah pemerataan pendapatan dan keadilan sosial pada umumnya.


Masalah paling mendasar dalam suatu perekonmian pasar terletak pada fungsi internalnya. Bahkan sebaliknya, jika kondisi-kondisi atau syarat-syarat bagi berlangsungnya alokasi pasar telah dipenuhi maka efisisensinya pasti tercapai. Masalah pokok berkenaan dengan alokasi pasar tersebut terletak pada kecilnya peluang bagi penerapan fungsi ekonomi pasar secara sempurna, dimana apa yang disebut dengan adanya kegagalan pasar (market failure) serta masalah distribusi pendapatan dan merit goods.

Sejauh mana kegagalan pasar yang akan terjadi tidak hanya tergantung pada mekanisme dari beroperasinya mekanisme pasar, namun juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan birokrasinya dalam mengatasi kegagalan pasar tersebut (government failure).

Alokasi sumberdaya dan redistribusi pendapatan melalui anggaran pemerintah memang dapat mengatasi kegagalan pasar, namun keterlibatannya tersebut perlu dibatasi. Disamping itu, dalam ekonomi pasar selalu melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang disinyalir dapat menghambat mekanisme pasar.


Market Failures & Redistribution: a rationale for government activity
• A. Market Failures :
• Failure of Competition (monopoly, oligopoly, monopolistic competition)
• Public Goods (national defense)
• Externalities (pollution)
• Incomplete Markets (insurance)
• Information Failures (info is public goods)
• Unemployment, Inflation, and Disequilibrium (great depression, crisis, etc)
• Uncertainty
• Fragmented Markets

• B. Redistribution (sss) and Merit Goods (seat belts)

4. Ekonomi Terpimpin / Sosialisme Marxist
Mekanisme alokasi dalam ekonomi terpimpin atau perekonomian komando adalah serangkaian perintah atau pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Negara atau pemerintah. Lembaga khusus yang menangani produksi dalam sistem ekonomi terpimpin juga menghadapi tugas-tugas yang sama untuk menciptakan efisiensi dalam konsumsi dan produksi, dimana dalam perekonomian pasar, tugas itu diemban dan dilaksanakan oleh mekanisme pasar.

Namun masalah insentif akan tetap menjadi ganjalan. mereka tidak akan memiliki insentif atau dorongan untuk menciptakan inovasi teknologi rasional dan informasi produksi yang berharga.

Sebuah sistem ekonomi terpimpin mungkin dapat menggunakan instrumen harga, Harga semacam itulah yang disebut sebagai harga administratif (administrative price).


Kelebihan dari ekonomi terpimpin adalah dapat membuat perencanaan tertentu secara relatif lebih mudah dan komprehensif. Negara atau pemerintah dapat menentukan arah perekonomiannya yang bisa mengatur tingkat konsumsi dan investasi serta kegiatan pengadaan barang-barang kolektif (barang publik) dan barang-barang konsumen akan lebih mudah dirumuskan dan diawasi.

Kelemahan sistem ekonomi terpimpin terletak pada kecenderungan inefisiensi yang sangat besar atas pelaksanaan fungsi alokasi, Disamping itu praktek pelaksanaan dari mekanisme harga yang ditetapkan oleh pemerintah masih sangat diragukan. Pengawasan harga dan penerapannya sebagai alat atau instrumen untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi dari para konsumen dan produsen lebih cenderung mengakibatkan inefisiensi karena harga-harga tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran.
5. Sosialisme Pasar
Gagasan sosialisme pasar muncul sebagai suatu reaksi terhadap berlarut-larutnya masalah inefisiensi dalam sistem ekonomi sosialis yang serba terencana secara terpusat, dimana mengakomodasikan sistem alokasi sumberdaya sosialis dengan kriteria-kriteria standar efisiensi. Artinya, mengkombinasikan prosedur mekanisme harga kompetitif yang bersifat coba-coba dengan institusi kepemilikan alat-alat produksi oleh pemerintah.

Dengan kondisi-kondisi ini, Negara atau pemerintah mengawali proses percobaan dengan penerapan mekanisme harga kompetitif dengan menetapkan harga-harga berbagai produk dan faktor-faktor produksi secara random. Interaksi antara kekuatan konsumen dan produsen di berbagai lokasi pasar selanjutnya akan memberikan koreksi yang terus-menerus terhadap harga awal tadi sehingga pada akhirnya akan tercipta harga-harga yang memenuhi syarat-syarat kriteria efisiensi.
6. Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran (mixed economy) merupakan paduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari kedua sistem tersebut. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Dimana bahwa mekanisme alokasi lebih ditekankan pada perencanaan sedangkan kepemilikan lebih diserahkan pada individu-individu.

Perencanaan dapat dikembangkan atau ditingkatkan sampai batas tertentu dalam sistem ekonomi yang sebagian sumberdayanya dimiliki oleh individu atau pribadi. Bila peranan pemerintah meningkat, yaitu pada saat semakin banyak sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah maka peranan dan keberadaan perencanaan pun semakin meningkat. Perencanaan pada dasarnya diperlukan untuk mempertahankan keberadaan rumah tangga pemerintah dan alokasi anggaran. Disamping itu menyangkut mekanisme koordinasi
7. Harga Kompetitif (market price) dan Harga administratif (administrative price)
Dibandingkan dengan harga-harga administratif yang lazim ditemui dalam sistem ekonomi terpimpin, harga kompetitif dalam sistem ekonomi pasar memiliki beberapa keunggulan. Harga kompetitif lebih mampu memacu efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya sekaligus dapat mengungkapkan dan menghubungkan berbagai macam preferensi, baik dari konsumen maupun produsen.

Meskipun harga kompetitif juga tidak bebas dari kekurangan-kekurangan. Kelemahannya yang utama yaitu ketidakmampuannya menjamin aspek stabilitas dan prediktabilitas. Namun mampu menciptakan efisiensi, fleksibilitas dan rasionalitas.

Alokasi anggaran (budget) sangat menghargai terciptanya stabilitas dan kemampuan prediksi yang tinggi. Dengan adanya konsep anggaran yang baik maka dapat mengetahui beberapa barang dan jasa serta pelayanan yang akan disediakan oleh pemerintah. Selain realisasinya pasti, kontrol terhadapnya juga mudah untuk dilakukan

Dalam alokasi anggaran (budget) kadang-kadang efisiensi biaya jangka pendek sengaja dikorbankan untuk mencapai stabilitas dan prediktabilitas masa mendatang berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang telah disepakati. Informasi yang terkandung dalam anggaran merupakan suatu komunikasi satu arah mengenai apa yang harus dikerjakan pemerintah serta bagaimana pelaksanaannya. Alokasi anggaran adalah alokasi nilai secara otoritatif yang diterapkan pemerintah. Jika dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jalurnya maka hal itu akan membuahkan hasil yang positif.

Harga-harga kompetitif mensyaratkan diberlakukannya mekanisme pasar, dimana terdapat banyak produsen dan konsumen. Model ini cocok untuk suatu masyarakat yang memiliki institusi-insitusi kapitalis, antara lain kepemilikan sumberdaya atau faktor produksi oleh individu atau swasta, serta mekanisme insentif dimana setiap orang berpeluang mengekspresikan preferensinya dengan cara tertentu, asalkan masalah-masalah kegagalan pasar dapat teratasi. Namun yang paling penting control dan prediktabilitas maka peranan alokasi pasar sebagai mediumnya harus dipertanyakan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar